indahnya berbagi informasi

a. fathur

indahnya berbagi informasi - a. fathur

PEMBINAAN GURU PASCASERTIFIKASI, PERLUKAH?

Diskusi Pembinaan Guru Pascasertifikasi

Diskusi Pembinaan Guru Pascasertifikasi di Pontianak

Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Sebagai pendidik profesional guru mempunyai fungsi, peran, serta kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mengemban misi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas.

Tuntutan layanan pendidikan di dalam masyarakat pun semakin berkembang tidak hanya harus dilaksanakan oleh tenaga ahli professional, melainkan juga mampu memenuhi persyaratan nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, ukuran profesionalitas guru perlu untuk didasarkan pada standar yang tidak saja diakui secara nasional tetapi juga internasional. Internasionalisasi standar profesi guru ini memiliki dua arah, yaitu; (1) kemampuan membawa profesi kependidikan Indonesia ke kancah internasional; dan, (2) kemampuan merespon pengaruh asing terhadap profesi pendidikan di tanah air.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat bertugas, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan  nasional. Guru yang berkualitas merupakan ujung tombak pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di Indonesia, sertifikasi guru merupakan komitmen pemerintah untuk mengimplemtasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional; (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran; (3) meningkatkan kesejahteraan guru; (4) meningkatkan martabat guru; dan (5) mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pemenuhan persyaratan kompetensi guru dalam  pembelajaran meliputi penguasaan empat bidang kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan melalui uji kompetensi.

Sejak kebijakan sertifikasi dilaksanakan, banyak pendidik yang memperoleh sertifikat pendidik, sebagai bentuk pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada tahun 2007 guru yang tersertifikasi berjumlah 182.706 orang. Jumlah ini ditambah lagi pada tahun 2008 sebanyak 171,575 (http://sertifikasiguru.org). Jumlah ini belum termasuk hasil sertifikasi tahun 2009 – 2010. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta memiliki kaitan yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar merasa prihatin dengan masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme guru yang mengajar di berbagai daerah. Program sertifikasi yang selama ini berjalan pun tidak signifikan untuk meningkatkan profesionalisme guru (Liputan6.com, 17 September 2011). Dalam rapat kerja antara DPRD Jawa Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2010, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Dr Messy Widiastuti, MARS mempertanyakan masalah kualitas pendidik hasil sertifikasi; dan mensinyalir ada kecenderungan, kualitas guru-guru yang telah meraih sertifikat pendidik disinyalir stagnan, dan tak ada bedanya dengan guru yang belum dinyatakan profesional, karena masih banyak guru hasil sertifikasi yang kurang maksimal. Dengan kondisi tersebut, program sertifikasi masih bisa ditinjau ulang. Karena masih banyak guru hasil sertifikasi yang kurang maksimal.

Tugas utama guru sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 ayat (1) dan (2) menyatakan: (1) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran; dan membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya jumlah jam mengajar sebagaimana dinyatakan dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapatkan pengecualian dari Menteri, dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

Sebelum PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dikeluarkan, penyaluran tunjangan profesi bagi guru mengacu pada Permendiknas Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru yang mencakup pedoman mengenai tunjangan profesi bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional serta ketentuan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan dihentikannya pembayaran tunjangan profesi.  Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendiknas Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru menyebutkan bahwa pembayaran tunjangan profesi dapat dihentikan apabila: a) guru meninggal, b) usia mencapai batas usia pensiun atau setinggi-tingginya mencapai usia 60 tahun, c) mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai guru, d) melalaikan kewajiban sebagai guru sesuai ketentuan yang berlaku, e) berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan, f) guru melanggar perjanjian kerja atau  kesepakatan  kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan, g) guru yang bersangkutan dinyatakan  bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan  h) beban kerja guru kurang dari yang dipersyaratkan. Pembayaran tunjangan profesi dapat dibatalkan apabila: a) ditemukan bukti bahwa guru yang bersangkutan memalsukan data dokumen yang dipersyaratkan dalam  peraturan  ini dan sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal. Selanjutnya untuk memenuhi beban kerja guru sebagaimana diatur dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, maka ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39  Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

Meskipun telah banyak peraturan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang mengatur tentang tuntutan kinerja guru, namun hingga kini belum terdapat  mekanisme sistem ”resertifikasi” atau sejenisnya, sebagai instrumen evaluasi apakah guru yang telah tersertifikasi masih ”layak” mengajar atau tidak. Hal ini mengakibatkan munculnya paradigma di kalangan guru, bahwa sertifikasi merupakan bukti pengakuan pemerintah atas profesionalisme seorang guru yang berlangsung seumur hidup selama yang bersangkutan masih menjalankan profesinya sebagai seorang guru. Apakah memang demikian adanya, jika demikian guru yang telah menyandang sertifikat pendidik akan sangat senang dan tenang. Mereka merasa telah menjadi guru yang terbaik dan tidak perlu lagi untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas dirinya.

Selanjutnya ada masalah tentang kinerja guru pasca sertifikasi, serta mekanisme atau sistem penjaminan kinerja professional guru yang berkelanjutan, di antaranya adalah (1). Bagaimanakah kinerja guru berkaitan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional pascasertifikasi, perlukah ditinjau kembali dan ditingkatkan? (2) Bagaimanakah substansi kinerja guru pascasertifikasi, dapat dipantau untuk menjamin keberlangsungan profesionalitasnya?

 

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*